Infosatu.cyou, Kotabaru – Kejaksaan Negeri Kotabaru menegaskan komitmennya dalam mengawal pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik.
Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif “Hallo Kotabaru” di Radio Gema Saijaan 102 FM, Selasa (3/3/2026), yang dipandu H. Kisra Syarwanssyah. Hadir sebagai narasumber, Mufti Mukarromi, S.H., Kasubsi I Kejari Kotabaru, bersama M. Bayu Nugroho, S.H., Penelaah Penuntutan.
Mufti menjelaskan, Koperasi Merah Putih merupakan program nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 serta regulasi teknis Kementerian Koperasi, dengan mekanisme pendirian tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prosesnya dimulai dari minimal sembilan pendiri, rapat pembentukan, penyusunan AD/ART, pengesahan notaris, hingga pendaftaran melalui sistem OSS.
“Secara prinsip sama dengan koperasi pada umumnya, namun ada peluang dukungan permodalan dari dana desa dan akses pembiayaan perbankan Himbara,” jelasnya.
Sementara itu, Bayu menegaskan Kejaksaan mengedepankan pendekatan preventif melalui penerangan dan penyuluhan hukum, serta membuka ruang konsultasi bagi kepala desa dan calon pengurus koperasi. Pihaknya juga memanfaatkan aplikasi “Jaga Desa” untuk membantu pengawasan pengelolaan dana desa.
Meski mengutamakan pembinaan, Kejari menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah hukum jika ditemukan unsur tindak pidana, khususnya penyalahgunaan dana desa yang merugikan keuangan negara.
Dengan pengawalan intensif dan transparansi pengelolaan, program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotabaru.
