Infosatu.cyou, Banjarbaru – Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE), Dr. Ir. H. Abrani Sulaiman, M.Sc., turut hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan strategis ini berlangsung di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Dr. Abrani menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berbasis sumber daya manusia dan inovasi. Ia menegaskan bahwa kampus memiliki peran strategis dalam menghasilkan riset, pengembangan teknologi, serta peningkatan kualitas SDM yang selaras dengan kebutuhan daerah.
Menurutnya, tema penguatan sumber daya manusia dan investasi di sektor unggulan sangat relevan dengan peran perguruan tinggi dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten serta mendorong hilirisasi hasil penelitian. “Perguruan tinggi, khususnya UNUKASE, siap berkontribusi melalui penguatan pendidikan vokasi, pengembangan kompetensi digital, serta riset terapan yang mendukung sektor unggulan perekonomian Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur dan investasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM. “Kami berharap hasil Musrenbang ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan secara kolaboratif, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Abrani menegaskan bahwa UNUKASE siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui program pengabdian masyarakat, pendampingan kebijakan berbasis riset, serta peningkatan kapasitas SDM daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, ia optimistis arah pembangunan RKPD 2027 akan semakin terarah, terintegrasi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus, dalam arahannya menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran penting dalam memastikan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sebelum ditetapkan dalam RKPD.
“Musrenbang ini mempunyai arti yang sangat penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan, karena melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027 hingga nantinya sampai ke tahapan penyusunan APBD,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus menjadi satu kesatuan dengan sistem perencanaan nasional, dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. “Penekanannya ada pada sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah. Kita harus selaras dengan kebijakan nasional. Kedua adalah konsistensi, di mana apa yang direncanakan, itulah yang dibuat anggarannya,” tegasnya.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi Musrenbang 2026 menyampaikan bahwa capaian pembangunan daerah menunjukkan hasil yang positif dan melampaui rata-rata nasional. “Indikator pembangunan kita menunjukkan hasil yang kuat, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini menjadi fondasi penting dalam menyusun RKPD 2027,” ungkapnya.
Gubernur menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 5,04 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan berada pada angka 3,73 persen, yang menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur serta penanganan permasalahan banjir yang menjadi tantangan di Kalimantan Selatan. “Salah satu bentuk sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah adalah penanganan banjir di Kalimantan Selatan. Program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus berjalan dalam satu arah yang terpadu,” jelasnya.
Gubernur menambahkan bahwa berbagai langkah strategis telah dirancang untuk mengatasi banjir, seperti pembangunan sodetan sungai, pengerukan alur sungai, serta peningkatan sistem drainase di sejumlah wilayah rawan. “Kalau kita laksanakan sodetan dan pengerukan ini, insyaallah akan mengurangi banjir yang ada di Kalimantan Selatan,” ujarnya. TesSelain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong pembangunan infrastruktur dan investasi melalui berbagai proyek
