Infosatu.cyou, Banjarmasin – Dialog ekonomi yang digelar APINDO Kalimantan Selatan pada Sabtu (18/4/2026) menyisakan pesan kuat: kondisi ekonomi tidak sedang baik-baik saja, dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci untuk bertahan.
Dalam forum tersebut terungkap, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dalam lima tahun terakhir hanya berkisar 5 hingga 5,3 persen, bahkan angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Di tengah ancaman resesi global, pelaku usaha mempertanyakan strategi konkret daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Dunia usaha kini berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, pengusaha dituntut membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Namun di sisi lain, mereka dihadapkan pada persoalan klasik: perizinan yang berbelit dan memakan biaya tinggi. Untuk satu jenis usaha saja, pengusaha harus mengantongi puluhan izin dengan proses yang tidak sederhana.
Masalah semakin kompleks dengan beban pajak yang dinilai memberatkan. Pajak berlapis, bahkan yang dihitung dari omzet, membuat pelaku usaha harus “menggerus modal” demi memenuhi kewajiban. Kondisi ini memaksa sebagian pengusaha mengecilkan skala usaha agar tetap bertahan dan tidak gulung tikar.
Selain itu, tingginya suku bunga perbankan dan melemahnya nilai tukar rupiah turut menekan daya saing usaha. Keuntungan yang diperoleh seringkali tidak sebanding dengan beban bunga, sementara fluktuasi kurs mempengaruhi kemampuan bersaing di rantai pasok global.
Dampak lanjutannya mulai terasa pada sektor ketenagakerjaan. Ketika usaha tidak berkembang, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi sulit dihindari. Kalimantan Selatan bahkan disebut berada pada peringkat kedua dalam jumlah PHK, yang berpotensi memicu persoalan sosial, termasuk meningkatnya angka kriminalitas.
Ironisnya, peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Minimnya perhatian terhadap balai latihan kerja (BLK), keterbatasan anggaran pelatihan, hingga kurangnya program berbasis teknologi menjadi sorotan serius dalam forum tersebut.
Meski pemerintah telah menghadirkan sistem perizinan berbasis online seperti Online Single Submission, pelaksanaannya di lapangan dinilai belum sepenuhnya mempermudah. Ketika izin teknis masih menjadi syarat, proses kembali panjang, biaya tidak pasti, dan waktu penyelesaian kerap tidak terukur.
Dalam situasi ini, forum menegaskan pentingnya penguatan lembaga tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Dialog yang berbasis data dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.
Pemerintah juga didorong lebih aktif sebagai fasilitator dan dinamisator, termasuk melalui pembangunan kawasan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Kalau tidak ada langkah nyata dan kolaborasi, maka yang terjadi adalah semua pihak akan terdampak. Pengusaha merangkak, pekerja terancam PHK,” menjadi pesan penutup dalam dialog tersebut.
Sebagaimana peribahasa Banjar yang mengemuka dalam forum, “bilungka jua nang ramaknya” yang tersisa hanyalah mereka yang bertahan dalam keterbatasan TVmenjadi pengingat bahwa tanpa langkah bersama, tekanan ekonomi akan semakin berat dirasakan semua pihak. (nm)
