Infosatu.cyou, Pontianak – Operasi tegas kembali ditunjukkan Bareskrim Mabes Polri melalui Satgas Pangan dengan menggagalkan penyelundupan komoditas pangan ilegal sebanyak 23,1 ton di Pontianak, Kalimantan Barat. Barang bukti yang diamankan terdiri dari berbagai jenis bawang hingga cabai kering yang diduga masuk tanpa prosedur resmi.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa masuknya komoditas ilegal tersebut sangat merugikan petani dalam negeri. Ia menekankan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada bawang merah, sehingga tidak ada alasan bagi produk ilegal untuk beredar di pasar domestik.
“Tidak ada alasan barang ilegal masuk selain merusak harga petani,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).
Dalam pengungkapan tersebut, aparat menyita berbagai komoditas, di antaranya bawang merah asal Thailand sebanyak 2,1 ton, bawang putih dari China 9,1 ton, bawang bombai asal Belanda 7,9 ton, bawang bombai dari India 1,6 ton, serta cabai kering asal China sebanyak 2,2 ton.
Amran menyebut praktik impor ilegal ini bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari pola besar yang terorganisir. Ia bahkan menilai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mencoba merusak kemandirian pangan Indonesia. “Ada kekuatan besar di belakangnya. Ini pola berulang dan terorganisir, yang kami sebut sebagai mafia pangan,” ujarnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, aparat juga berhasil menggagalkan berbagai kasus serupa di sejumlah daerah. Di antaranya penyelundupan 133,5 ton bawang bombai ilegal di Semarang, 72 ton di Surabaya, 250 ton beras ilegal di Sabang, serta sekitar 1.000 ton beras ilegal di Tanjung Balai Karimun.
Kementerian Pertanian memastikan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum guna menutup celah masuknya pangan ilegal. Upaya ini juga ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi petani lokal dari tekanan pasar yang tidak sehat.
Kasus di Pontianak menjadi peringatan keras bahwa perang melawan mafia pangan masih jauh dari selesai, dan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, aparat, serta seluruh elemen masyarakat.
