Infosatu.cyou, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Laporan tersebut memuat capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak komisi ini dibentuk pada November 2025.
Dalam pertemuan itu, Presiden menyatakan komitmennya untuk melanjutkan reformasi Polri secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sejumlah keputusan penting pun disepakati sebagai langkah konkret memperkuat institusi kepolisian ke depan.
Salah satu poin utama adalah penegasan bahwa posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Pemerintah memastikan tidak akan membentuk kementerian keamanan khusus maupun menempatkan Polri di bawah kementerian yang sudah ada.
Selain itu, mekanisme pengangkatan Kapolri dipastikan tidak berubah. Presiden tetap mengajukan nama calon kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilakukan pelantikan resmi.
Langkah signifikan lainnya adalah rencana memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Lembaga ini akan diperluas kewenangannya menjadi pengawas eksternal yang independen dengan keputusan yang bersifat mengikat. Penguatan tersebut akan diikuti dengan penyesuaian pada Undang-Undang Kepolisian.
Tak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen membuka buku rekomendasi pembangunan jangka panjang Polri kepada publik. Upaya ini bertujuan mendorong transparansi serta memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya reformasi.
Sebagai landasan pelaksanaan, pemerintah akan menyiapkan regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) atau Keputusan Presiden (Keppres) yang akan dijalankan secara bertahap.
Presiden menegaskan bahwa reformasi Polri bukan sekadar wacana, melainkan proses berkelanjutan untuk mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat.
