Infosatu.cyou – Menjelang Pemilu 2029, partai politik mulai sibuk menata organisasi hingga ke tingkat desa, dusun, bahkan RT. Struktur yang lengkap diyakini menjadi modal penting untuk memenangkan pertarungan politik. Sejumlah survei bahkan menyebut, kekuatan struktur partai yang solid dapat menyumbang hingga 15 persen basis suara. Namun, tantangan terbesar partai politik sesungguhnya bukan sekadar memenangkan pemilu, melainkan memulihkan kepercayaan publik.
Saat ini, partai politik kerap dipersepsikan sebagai lembaga yang identik dengan korupsi, janji palsu, dan pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat. Ironisnya, di tengah pentingnya peran politik dalam demokrasi, masyarakat justru semakin menjauh dari partai politik. Kedekatan dengan partai sering dipandang sebagai tindakan pragmatis demi keuntungan pribadi. Fenomena politik uang pun terus mengakar. Muncul anggapan bahwa tanpa uang tidak ada dukungan dan suara. Akibatnya, kontestasi politik lebih mudah dimenangkan mereka yang memiliki modal besar.
Meski pengaruh politik uang dalam survei disebut hanya sekitar 10 persen, angka itu tetap menjadi celah strategis yang dimanfaatkan untuk mengalahkan lawan, bahkan di internal partai sendiri. Lalu bagaimana memperbaiki citra partai politik? Jawabannya terletak pada pendidikan politik yang berkelanjutan dan pembangunan integritas, baik di tubuh partai maupun di kalangan pemilih. Integritas tidak cukup hanya menjadi slogan. Kisah Khalifah Umar bin Khattab yang menguji seorang penggembala domba menjadi pelajaran penting.
Ketika diminta menjual seekor domba tanpa sepengetahuan majikannya, sang anak menolak dengan satu pertanyaan sederhana, “Di mana Tuhan?” Cerita itu menggambarkan bahwa integritas lahir dari kesadaran moral yang kuat, bahkan ketika tidak ada manusia yang melihat. Nilai inilah yang kini dianggap semakin memudar, termasuk di kalangan pemilih. Politik transaksional membuat integritas mudah runtuh oleh iming-iming uang.
Karena itu, tugas terberat partai politik hari ini adalah membangun integritas internalnya sendiri. Tanpa keteladanan dari dalam, pendidikan politik hanya akan melahirkan “integritas semu” yang mudah luntur saat berhadapan dengan kepentingan dan uang. Jika partai mampu memperbaiki dirinya secara konsisten, bukan tidak mungkin kepercayaan publik perlahan kembali tumbuh, dan masyarakat kembali menemukan harapan pada politik yang beretika dan berpihak kepada rakyat. (nm)
