Infosatu.cyou, Tanah Bumbu – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi dan pihak terkait guna membahas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (07/05/2026). Rapat tersebut dihadiri Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan, pihak Pertamina, pengelola SPBU se-Kabupaten Tanah Bumbu, serta Organisasi Angkutan Darat (Organda).
Pertemuan berlangsung dinamis dengan fokus utama pada kelancaran distribusi BBM, pengawasan penyaluran subsidi, hingga upaya mengantisipasi kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU. Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu Andi Erwin Prasetya menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
“Distribusi BBM harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu kami mengundang seluruh pihak terkait agar persoalan di lapangan dapat dicari solusinya bersama,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, pihak Pertamina memaparkan mekanisme distribusi BBM serta kondisi stok di wilayah Tanah Bumbu yang dinyatakan dalam kondisi aman. Namun demikian, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi tetap menjadi perhatian utama agar tidak disalahgunakan. Sementara itu, perwakilan Organda menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan BBM bagi angkutan umum dan kendaraan operasional, termasuk harapan agar pelayanan di SPBU dapat lebih maksimal dan tidak menghambat aktivitas transportasi.
Pihak SPBU juga menyampaikan berbagai kendala di lapangan, mulai dari lonjakan permintaan pada waktu tertentu hingga pengawasan terhadap pembelian menggunakan jeriken maupun kendaraan modifikasi. Melalui rapat kerja ini, DPRD Tanah Bumbu berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, SPBU, dan para pelaku transportasi dalam menjaga stabilitas distribusi BBM di daerah.Komisi II DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak.
