Infosatu.cyou, Banjarmasin – Dukungan terhadap terobosan Grand Design 20 Tahun Manajemen Air Hujan Terintegrasi Menuju Kalsel Mandiri Air 2046 terus menguat.
Setelah mendapat respons positif dari kalangan legislatif, dukungan kini datang dari Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (DPW GEPAK) Provinsi Kalimantan Selatan.
Organisasi kepemudaan tersebut menyatakan siap berada di garda terdepan untuk mengawal dan mendorong realisasi gagasan strategis yang digagas Sulkan, SH, MM tersebut.
Ketua DPW GEPAK Kalsel, H. Junaidi, menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir di Kalimantan Selatan tidak bisa lagi mengandalkan pola lama yang cenderung reaktif dan menguras anggaran.
Menurutnya, masa Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan Kalsel yang ditetapkan mulai 6 Juli hingga 31 Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk beralih menuju kemandirian air.
“Sebagai pemuda dan warga asli Kalimantan, kami melihat lubang-lubang bekas tambang atau void yang tersebar luas di Banua ini adalah aset nyata (real asset) yang selama ini terabaikan dan hanya dianggap sebagai warisan lubang. Padahal ini adalah modal besar kita,” tegas Junaidi kepada wartawan, Rabu (7/10/2026) di Banjarmasin.
Ia menilai gagasan menjadikan void tambang sebagai waduk raksasa dan tandon air makro untuk pembasahan dini lahan gambut (rewetting) sebelum memasuki musim kemarau merupakan langkah strategis.
Menurutnya, konsep tersebut berpotensi menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk memutus siklus karhutla dan banjir yang terjadi berulang setiap tahun.
“Kenapa kita harus terus-menerus menyewa helikopter water bombing dengan biaya miliaran per jam, kalau Tuhan sudah titipkan waduk alami raksasa di Banua kita sendiri. Tinggal bagaimana negara hadir untuk mengkoneksikan tata airnya. Ini soal kedaulatan ekologis,” ujarnya.
Soroti Efisiensi Anggaran
GEPAK Kalsel juga menyoroti proyeksi efisiensi anggaran hingga 70 persen dalam biaya operasional penanggulangan bencana yang menjadi salah satu poin dalam Grand Design tersebut.
Junaidi menilai, apabila sistem interkoneksi tata air berbasis void dapat direalisasikan, anggaran yang selama ini terserap untuk penanganan darurat karhutla dapat dialihkan ke program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dana miliaran yang habis tiap tahun untuk siaga darurat, untuk heli, untuk logistik pemadaman yang tidak pernah selesai, itu adalah hak rakyat. Seharusnya bisa dialihkan untuk sektor kepemudaan, peningkatan SDM lokal, beasiswa anak tambang, dan pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat kecil di lingkar tambang,” katanya.
Dorong Pembentukan Satgas Tata Air
Menindaklanjuti respons positif Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. M. Yani Helmi atau Paman Yani, GEPAK Kalsel mendesak DPRD Kalsel segera mengambil langkah konkret.
GEPAK meminta DPRD menggelar rapat bersama pihak eksekutif dan mendorong Gubernur Kalsel membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tata Air Lintas Sektoral.
“Satgas ini harus berisi Bappeda, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian. Tidak boleh lagi kerja parsial. Tata air ini harus jadi satu komando,” tegas Junaidi.
Ia memastikan GEPAK Kalsel dengan jaringan kader di kabupaten dan kota siap bersinergi untuk mengawal gagasan tersebut.
Pengawalan, kata dia, akan dilakukan dari dua sisi, yakni pengawasan terhadap regulasi di parlemen serta pengawasan di lapangan, khususnya pada kawasan sekitar konsesi pertambangan.
“Ini bukan lagi soal proyek, ini soal warisan. Gagasan strategis ini harus kita wujudkan sebagai warisan sistem tata kelola kemandirian air bagi anak cucu kita,” katanya.
Junaidi berharap dalam 20 tahun mendatang, masyarakat Kalsel tidak lagi menghadapi persoalan kabut asap akibat karhutla maupun banjir yang terus berulang.
“Agar 20 tahun lagi, anak cucu kita tidak lagi menghirup kabut asap dan kebanjiran tiap hujan. GEPAK Kalsel siap mengawal instruksi ini sampai tuntas,” pungkasnya.(Raihan)
