Infosatu.cyou, Kotabaru – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kontrol Publik Kebijakan (KPK) Independen Kabupaten Kotabaru melakukan silaturahmi dengan Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, S.Sos., guna memperkenalkan keberadaan organisasi sekaligus membangun sinergi dalam mendukung pembangunan dan pengawasan kebijakan publik di Kabupaten Kotabaru.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis menyampaikan apresiasi atas terbentuknya DPD KPK Independen di Kabupaten Kotabaru. Ia berharap kehadiran organisasi masyarakat tersebut dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan, khususnya melalui pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Syairi, pengawasan pembangunan selama ini telah dilakukan melalui berbagai lembaga, baik internal pemerintah maupun eksternal, seperti DPRD, Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, kontrol dan partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
“Dengan adanya DPD KPK Independen di Kotabaru, kita berharap bisa bersinergi dalam pengawasan pembangunan yang ada di Kabupaten Kotabaru,” ungkap Syairi.
Ia juga mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan agar turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sehingga Kabupaten Kotabaru tetap menjadi daerah yang aman dan kondusif bagi para investor.
Menurutnya, iklim investasi yang aman akan mendorong masuknya investor dan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Kami berharap seluruh ormas dapat menjadi kontrol sosial yang positif. Jika menemukan kejanggalan di lapangan, sampaikan melalui cara yang baik dan konstruktif. Tujuan kita sama, yaitu membangun Kotabaru agar semakin baik,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPD KPK Independen Kabupaten Kotabaru, Hasan, menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati yang telah menerima kunjungan silaturahmi tersebut.
Hasan menjelaskan, kunjungan itu bertujuan memperkenalkan keberadaan DPD KPK Independen sekaligus menyampaikan komitmen organisasi untuk berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik dan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa KPK Independen merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri secara mandiri, tidak berafiliasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, serta bukan merupakan lembaga penegak hukum negara.
Ia menegaskan bahwa KPK Independen merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri secara mandiri, tidak berafiliasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, serta bukan merupakan lembaga penegak hukum negara.
Dalam menjalankan aktivitasnya, organisasi berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Hasan juga menjelaskan bahwa KPK Independen memiliki legalitas sebagai perkumpulan berbadan hukum dengan struktur kepengurusan berjenjang, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Selain itu, pelaksanaan kegiatan organisasi mengacu pada program kerja dan kebijakan DPP KPK Independen serta hasil koordinasi kelembagaan dengan jajaran pemerintahan dan lembaga terkait.
Melalui silaturahmi tersebut, DPD KPK Independen Kabupaten Kotabaru berharap dapat membangun hubungan kelembagaan yang terbuka dan konstruktif dengan pemerintah daerah maupun unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dengan demikian, keberadaan organisasi diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, independen, dan bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kotabaru.



