Infosatu.cyou – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan bahwa seluruh pertemuan dan kegiatan Indonesia dalam kerangka Board of Peace (BoP) untuk sementara dibekukan atau berstatus on hold. Keputusan ini berdampak langsung pada rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza yang sebelumnya menjadi bagian dari agenda kerja sama tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Mulachela menyampaikan bahwa pembekuan aktivitas BoP otomatis membuat sejumlah rencana yang terkait, termasuk pengiriman pasukan TNI, ikut ditunda.
“Ya, jadi itu kan terkait ya. Jadi seperti yang disampaikan, semuanya on hold,” ujarnya saat ditemui di kampus Universitas Indonesia, Kamis (12/3/2026).
Menurut Vahd, keputusan tersebut diambil menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan itu memicu desakan dari berbagai pihak agar Indonesia menarik diri dari BoP yang diketuai Presiden AS Donald Trump, karena dinilai tidak lagi relevan sebagai forum perdamaian.
Pengiriman Pasukan ke Gaza Masih Bersyarat
Terkait rencana pengiriman pasukan TNI sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) di Gaza Strip, Vahd menjelaskan bahwa sejak awal Indonesia telah menetapkan sejumlah ketentuan atau caveat.
Beberapa syarat tersebut antara lain Indonesia menentukan lokasi penempatan pasukan, mandat tugas yang jelas, serta adanya persetujuan dari pihak Palestina.
Ia juga menegaskan bahwa penundaan ini merupakan keputusan pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kementerian Pertahanan Republik Indonesia saja.
Situasi Geopolitik Dinilai Sangat Dinamis
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza masih sangat dinamis karena dipengaruhi perkembangan geopolitik global.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mengumumkan kesiapan Indonesia mengirim hingga 20.000 personel untuk bergabung dalam misi ISF. Namun, realisasinya masih menyesuaikan dengan partisipasi negara lain.
“Negara-negara lain ternyata hanya mengirim beberapa ratus personel. Jadi kita siapkan sekitar 8.000. Tetapi yang paling penting adalah selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, kita siap menjalankan tugas,” ujar Sjafrie.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pasukan Tentara Nasional Indonesia tetap dalam kondisi siap siaga apabila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan untuk melanjutkan misi tersebut.
“Dinamika geopolitik sangat tinggi, jadi kita selalu menunggu perkembangan setiap saat.
