Infosatu.cyou – Pemadaman listrik yang berlangsung berjam-jam bukan lagi sekadar gangguan teknis. Dalam kehidupan modern yang sangat bergantung pada listrik, setiap jam pemadaman berarti kerugian nyata bagi masyarakat, dunia usaha, pelayanan publik, hingga sektor kesehatan.
Ironisnya, terdapat ketimpangan dalam hubungan antara PLN dan pelanggan. Ketika pelanggan terlambat membayar tagihan, sanksi administratif dapat segera diterapkan, mulai dari denda hingga pemutusan aliran listrik. Sebaliknya, ketika listrik padam berjam-jam dan masyarakat mengalami kerugian, yang sering diterima hanyalah permintaan maaf dan kompensasi yang nilainya tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.
Padahal prinsip dasar hukum menuntut keseimbangan hak dan kewajiban. Jika pelanggan wajib memenuhi kewajibannya secara disiplin, maka penyedia layanan juga harus bertanggung jawab ketika gagal memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan yang andal dan berkesinambungan.
Dampak pemadaman listrik tidak hanya berupa ketidaknyamanan. Ribuan pelaku UMKM kehilangan pendapatan karena usaha tidak dapat beroperasi. Warung makan, kedai kopi, percetakan, laundry, salon, bengkel, hingga pedagang minuman dingin mengalami penurunan omzet bahkan kerugian akibat rusaknya produk.
Dunia usaha dan industri juga terdampak. Jam produksi hilang, sistem komputer dan jaringan terganggu, gudang pendingin berisiko mengalami kerusakan produk, sementara sektor perhotelan dan pusat perbelanjaan menghadapi penurunan transaksi. Pada akhirnya, roda ekonomi melambat.
Masyarakat umum pun merasakan dampaknya. Aktivitas bekerja dari rumah terganggu, pertemuan daring terhenti, komunikasi terhambat, dan kegiatan belajar mengajar tidak berjalan optimal. Di sektor kesehatan, gangguan listrik dapat memengaruhi pelayanan medis, penyimpanan obat, hingga keselamatan pasien apabila sistem cadangan tidak memadai.
Risiko lain yang sering luput dari perhatian adalah kerusakan peralatan elektronik akibat lonjakan tegangan saat listrik kembali menyala. Kerugian ini sering kali jauh lebih besar dibandingkan kompensasi yang diberikan kepada pelanggan.
Secara hukum, hak konsumen telah dijamin dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Konsumen berhak memperoleh tenaga listrik yang andal dan berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur pemberian kompensasi apabila standar mutu pelayanan tidak terpenuhi. Bahkan, besaran kompensasi dapat meningkat secara bertahap sesuai lamanya gangguan pelayanan. Artinya, kompensasi merupakan hak hukum konsumen, bukan sekadar kebijakan sukarela.
Namun persoalannya tidak berhenti pada kompensasi. Yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah transparansi dan kepastian. Setiap kali terjadi pemadaman, PLN seharusnya menyampaikan informasi secara terbuka mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, estimasi pemulihan, progres perbaikan, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang.
Ketidakjelasan informasi sering kali memperburuk situasi. Dalam pelayanan publik, masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi dan kapan masalah akan diselesaikan. Permintaan maaf tanpa kepastian hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik.
Kementerian ESDM sebagai regulator juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem kelistrikan, kecukupan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan sistem cadangan. Jika ditemukan kelalaian atau kegagalan memenuhi standar pelayanan, harus ada evaluasi dan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum.
Bagi Kalimantan Selatan dan Kalimantan pada umumnya, kondisi ini menjadi ironi. Daerah yang dikenal sebagai salah satu penyangga energi nasional justru masih menghadapi pemadaman listrik berkepanjangan. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai kesiapan infrastruktur dan manajemen risiko yang diterapkan.
Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui permintaan maaf semata. Kepercayaan dibangun melalui pelayanan yang andal, transparansi informasi, kompensasi yang adil, dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegagalan pelayanan.
Jika pelanggan terlambat membayar tagihan, sanksinya jelas dan cepat. Maka ketika masyarakat dirugikan akibat pemadaman listrik yang berkepanjangan, pertanggungjawaban penyedia layanan juga harus jelas, cepat, dan sebanding.
Permintaan maaf adalah etika pelayanan. Namun pertanggungjawaban adalah kewajiban hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemadaman berulang tidak akan terus menjadi rutinitas yang selalu diakhiri dengan kalimat yang sama: “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.”
