Infosatu.cyou, Kotabaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Rapat ke-1 Tahun Sidang 2026/2027 di lantai III Gedung DPRD Kotabaru, Senin (3/8/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pidato Bupati Kotabaru terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kotabaru Suwanti, didampingi para Wakil Ketua DPRD. Kegiatan turut dihadiri anggota DPRD, kepala SKPD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran terkait.
Dalam pidato Bupati Kotabaru Muhammad Rusli yang disampaikan Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis, disampaikan bahwa rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 telah disusun berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan serta plafon anggaran yang telah disepakati bersama.
“Kami menyadari hal ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, guna meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas anggaran yang diajukan, diperlukan pencermatan, pembahasan, dan penyempurnaan bersama melalui forum-forum komisi dan Badan Anggaran DPRD Kotabaru,” ujar Syairi saat membacakan pidato Bupati.
Menurutnya, masukan dan saran dari DPRD sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sekaligus penyediaan fasilitas publik yang berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kotabaru.
Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk bersama-sama mengkaji serta mendalami substansi rancangan perubahan KUA dan PPAS tersebut.
Langkah itu dinilai penting agar terdapat keselarasan antara arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui kesempatan ini, kami mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk bersama-sama mengkaji dan mendalami substansi dari rancangan tersebut, agar bisa tercapai keselarasan arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kotabaru,” katanya.
Pendapatan Daerah
Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan DPRD Kotabaru, rincian rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 mencatat sejumlah komponen pendapatan dan belanja daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp557,70 miliar, sedangkan pendapatan dana transfer mencapai Rp2,16 triliun.
Sementara pendapatan daerah lain yang sah tercatat sebesar Rp250 juta.
Dari sisi belanja, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp3,66 triliun, yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2,38 triliun, belanja modal Rp851,60 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp413,90 miliar.
Kebijakan belanja daerah dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 diarahkan terutama untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sebagai bagian dari upaya mencapai target kinerja RPJMD.
Pembiayaan Netto
Selain pendapatan dan belanja, rancangan tersebut juga memuat pembiayaan netto sebesar Rp940,67 miliar.
Angka tersebut terdiri dari perencanaan penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp947,17 miliar, yang digunakan untuk sebagian membiayai belanja daerah.
Sementara pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal direncanakan sebesar Rp6,5 miliar.
Di penghujung rapat, dokumen hasil penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tersebut diserahkan Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis kepada Ketua DPRD Kotabaru Suwanti.
Selanjutnya, dokumen tersebut kembali diserahkan kepada Junaidi dari Fraksi Gerindra untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama alat kelengkapan DPRD.
Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, efektif, efisien, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Saijaan.
