Infosatu.cyou – Pemerintah terus mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) serta penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui pembentukan BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah ini menjadi strategi besar pemerintah dalam memperkuat sistem ekspor nasional sekaligus meningkatkan manfaat devisa bagi perekonomian Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada berbagai asosiasi pengusaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/05/2026).
Menurut Airlangga, dunia usaha menyambut positif arah kebijakan pemerintah terkait pengelolaan devisa hasil ekspor dan pembentukan PT DSI. Sejumlah pelaku usaha bahkan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan badan yang telah dibentuk pemerintah tersebut.
“Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola ekspor nasional dan memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian Indonesia,” ujar Airlangga.
Ia juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan dimulai secara bertahap pada 1 Juni 2026 dan akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya untuk memastikan efektivitas serta kesiapan seluruh pihak terkait. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga pelaksana kebijakan agar tidak berkembang menjadi entitas monopoli yang dapat mengganggu mekanisme pasar.
Menurut Purbaya, pemerintah akan melibatkan unsur lintas lembaga dalam sistem pengawasan sehingga tata kelola kebijakan tetap berjalan sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Langkah pemerintah ini dinilai menjadi bagian dari upaya besar untuk menjaga stabilitas devisa negara, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta memastikan hasil ekspor Indonesia mampu memberikan manfaat optimal bagi pembangunan ekonomi nasional.
