Infosatu.cyou, Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melontarkan kritik keras terhadap penegakan hukum di Indonesia terkait dugaan praktik mafia pangan yang dinilai masih merugikan petani dan peternak. Ia mempertanyakan mengapa jaringan yang diduga terlibat dalam praktik tersebut belum dapat ditindak secara tegas.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat menghadiri rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Rabu (14/10/2026).
“Ini negara apa kok (mafia) gak bisa ditindak?” tegas Amran, menyuarakan keprihatinannya terhadap penanganan dugaan praktik mafia pangan di Tanah Air.
Amran menilai, keberadaan praktik mafia pangan menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Pasalnya, praktik yang diduga melibatkan permainan harga dan distribusi komoditas pangan berpotensi menekan pelaku usaha kecil, khususnya petani dan peternak lokal.
Sebagai langkah tindak lanjut, Amran mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Melalui surat tersebut, ia mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas dan mengusut dugaan praktik mafia pangan hingga tuntas.
Menurut Amran, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi kepentingan petani dan peternak sekaligus menjaga stabilitas sektor pangan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan tata niaga pangan berjalan secara sehat agar para produsen lokal tidak dirugikan oleh praktik yang berpotensi mengganggu persaingan usaha.
Upaya pemberantasan dugaan mafia pangan dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung program swasembada pangan. Dengan pengawasan distribusi dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan petani dan peternak memperoleh perlindungan serta kesempatan usaha yang lebih adil.
Pernyataan Amran tersebut menjadi dorongan bagi pihak terkait untuk menindaklanjuti dugaan praktik mafia pangan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
