Infosatu.cyou, Tanah Bumbu – Persoalan pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap lahan milik warga di Desa Sebamban Baru kembali menjadi sorotan serius. DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja gabungan komisi pada Kamis (7/5/2026) guna membahas mekanisme ganti rugi bagi masyarakat terdampak.
Rapat tersebut menghadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Tim Kajian PPLH ULM, hingga sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Turut hadir Direktur PT Borneo Indobara, PT Toudano Mandiri Abadi, PT Tanah Bumbu Resourse, PT Tunas Inti Abadi, PT Angsana Jaya Energi, PT Goe Energi Group, serta masyarakat Sebamban Baru yang terdampak langsung.
Suasana rapat berlangsung dinamis. Warga menyampaikan keluhan terkait lahan yang diduga mengalami kerusakan akibat pencemaran lingkungan, mulai dari menurunnya kualitas tanah hingga terganggunya aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani, menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian persoalan secara adil dan transparan. Legislator meminta seluruh perusahaan yang terlibat untuk tidak mengabaikan hak-hak masyarakat serta membuka ruang penyelesaian yang mengedepankan musyawarah.
Tim Kajian PPLH ULM turut memaparkan hasil kajian dan analisis terkait dampak lingkungan yang terjadi. Paparan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan mekanisme penyelesaian dan skema ganti rugi yang nantinya akan disepakati bersama.
<span;>Sementara itu, perwakilan masyarakat Sebamban Baru berharap rapat tersebut tidak hanya menjadi forum diskusi semata, tetapi menghasilkan keputusan konkret yang memberikan kepastian bagi warga terdampak.
“Yang kami harapkan adalah kejelasan dan tanggung jawab terhadap dampak yang kami rasakan,” ungkap salah satu warga dalam rapat tersebut. DPRD Tanah Bumbu memastikan pembahasan akan terus berlanjut hingga ditemukan solusi terbaik yang mampu melindungi hak masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan di wilayah setempat.
