Infosatu.cyou – Pemerintah Kabupaten Kotabaru kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Bupati Kotabaru Muhammad Rusli bersama Ketua DPRD Kotabaru Suwanti menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (26/05/2026).
LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Selatan Andriyanto di Auditorium Kantor BPK RI Kalimantan Selatan.
Turut mendampingi Bupati Kotabaru dalam kegiatan itu, Inspektur Daerah H. Ahmad Fitriadi dan Kepala BPKAD Kotabaru Risa Ahyani.
Dalam sambutannya, Andriyanto menjelaskan bahwa pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025 dilakukan berdasarkan amanat Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai komponen laporan keuangan daerah, mulai dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas hingga catatan atas laporan keuangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti yang mewakili Ketua DPRD se-Kalimantan Selatan menegaskan bahwa penyerahan LHP bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian penting dari mekanisme check and balance dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Semoga penyerahan LHP pada hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, profesional, dan terpercaya,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru bersama 12 kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Capaian tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan akuntabilitas pembangunan demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.
