Infosatu.cyou – Pembina DPP Forum Kerukunan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK), H. Junaidi, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan serta penertiban terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal yang dinilai semakin marak di masyarakat.
Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan berbagai kebutuhan hidup, termasuk dampak penyesuaian harga BBM non subsidi, membuat sebagian konsumen beralih ke rokok ilegal yang dijual dengan harga jauh lebih murah dibanding rokok resmi.
H. Junaidi menilai kondisi tersebut menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena rokok ilegal diduga tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan cukai sebagaimana produk rokok resmi.
“Jika peredaran rokok ilegal dibiarkan, bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menekan produksi industri hasil tembakau resmi yang dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Ia berharap pemerintah, Bea Cukai, dan aparat terkait dapat mengambil langkah tegas untuk menekan peredaran rokok ilegal guna menjaga iklim usaha yang sehat, melindungi industri resmi, serta mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak terkait mengenai langkah pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal masih terus dilakukan. (Raihan)
