Infosatu.cyou – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus mendorong pembangunan pelabuhan penyeberangan milik pemerintah daerah guna memperkuat konektivitas antara wilayah Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan di Pulau Kalimantan.
Upaya tersebut dilakukan Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos., melalui audiensi ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Audiensi tersebut membahas permohonan dukungan pemanfaatan kawasan konservasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas daerah, khususnya akses menuju rencana pelabuhan penyeberangan baru milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Bupati menjelaskan, selama ini konektivitas antara Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan masih menghadapi kendala, terutama pada sektor penyeberangan. Layanan yang tersedia saat ini mengandalkan dua pelabuhan swasta di sisi kanan dan kiri dengan kapasitas terbatas, sementara arus masyarakat terus meningkat.
“Kita terkendala di penyeberangan. Pelabuhan yang ada sekarang adalah milik swasta dan kapasitasnya terbatas. Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelabuhan milik Pemda yang bisa diakses dengan mudah,” ujar Muhammad Rusli.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkab Kotabaru merencanakan pembangunan pelabuhan baru di posisi tengah, di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang telah ada.
Pelabuhan tersebut nantinya direncanakan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda), sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kehadiran kita di sini ingin membuat pelabuhan, namanya Pelabuhan Pemda Kotabaru. Nanti akan kita usahakan feri-feri Pemda Kotabaru dan ini nanti dikelola oleh Perusda, jadi daerah untuk daerah, dari masyarakat untuk masyarakat,” jelasnya.
Menurut Bupati, dari pusat perkantoran menuju bibir sungai terdapat akses sepanjang kurang lebih 2 kilometer yang telah dibuka dan dikerjakan pemerintah daerah. Setelah menyeberangi sungai dengan lebar sekitar 40–50 meter, terdapat jalan sepanjang sekitar 2,5 kilometer yang masuk dalam kawasan cagar alam.
Pemkab Kotabaru berharap kawasan tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai akses jalan menuju Kotabaru Daratan.
Bupati menargetkan pembangunan pelabuhan tersebut dapat terealisasi sebelum berakhirnya masa jabatannya. Untuk pembangunan pelabuhan, Pemkab Kotabaru telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan merencanakan dukungan anggaran pada 2028.
“Ini kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Kotabaru. Kami meminta bantuan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kotabaru memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur pelabuhan. Kehadiran pelabuhan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat konektivitas, meningkatkan pelayanan transportasi, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah menuju Kotabaru Hebat.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Kotabaru didampingi Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, serta Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru beserta jajaran.
Rombongan disambut langsung Kasubid Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan RI, Yana Juhana.
