Infosatu.cyou, Luwu Timur – Ratusan petani bersama keluarga mereka berkumpul di lahan Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Selasa (28/7/2026), sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengosongan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan untuk pengembangan kawasan industri.
Dalam aksi yang berlangsung kondusif itu, warga menyampaikan orasi secara bergantian dan menegaskan akan mempertahankan lahan yang selama ini mereka kuasai. Mereka menilai rencana penggusuran mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah mengelola tanah tersebut jauh sebelum terbitnya Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) milik pemerintah daerah.
“Kami menolak penggusuran paksa karena tanah ini sudah kami kuasai sejak lama,” tegas salah seorang warga dalam orasinya yang disambut dukungan massa.
Aksi tersebut berlangsung sehari setelah Pemkab Luwu Timur menggelar rapat teknis persiapan pengosongan lahan. Berdasarkan surat internal tertanggal 23 Juli 2026, pemerintah mengundang manajemen PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pengosongan lahan yang disebut telah melalui tahapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dan mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Malili.
Namun, rencana tersebut masih menuai polemik. Warga bersama pendamping hukum dari LBH Makassar sebelumnya menolak mekanisme konsinyasi karena dinilai belum menyelesaikan sengketa status hak atas tanah. Selain itu, Komnas HAM juga dikabarkan telah meminta Pemkab Luwu Timur menunda pengosongan hingga proses penanganan pengaduan masyarakat selesai.
Hingga berita ini ditulis, belum terlihat adanya aktivitas pengosongan lahan di lokasi. Meski demikian, warga tetap berjaga karena beredar informasi bahwa pelaksanaan pengosongan kemungkinan dilakukan pada Rabu (29/7) atau Kamis (30/7), meski belum ada konfirmasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sendiri masih diupayakan untuk memberikan tanggapan terkait jadwal pelaksanaan pengosongan serta langkah antisipasi guna mencegah potensi konflik di lapangan.
